HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual

            Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

·        Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Workssejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda

·        Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

·        Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

·        10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.

·        Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

·        Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

·        19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

·        Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.

·        Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.

·        28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.

·        Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakupAgreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).

·        Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.

·        Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu : (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

·        Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.

·        Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

Sifat Hukum HKI

            Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

            Adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Persyaratan Menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

·        Warganegara Indonesia

·        Bertempat tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia

·        Berijazah Sarjana S1

·        Menguasai Bahasa Inggris

·        Tidak berstatus sebagai pegawai negeri

·        Lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Bidang HKI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1)  Hak Cipta (copyright);

2)  Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

Paten (patent);

- Desain industri (industrial design);

- Merek (trademark);

- Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);

- Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);

- Rahasia dagang (trade secret).

Paten

            Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

·         Pengertian dan Dasar Hukum

1.      Paten

2.      Invensi

3.      Inventor dan Pemegang Paten

4.      Hak Prioritas

5.      Hak Ekslusif

6.      Hak Pemegang Paten

7.      Lisensi

8.      Lisensi wajib

9.      Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten

10.  Pengalihan Paten

·         Lingkup Paten

1.      Paten Sederhana

2.      Paten dari beberapa invensi

3.      Invensi yang tidak dapat diberi paten

·         Jangka waktu perlindungan Paten

·         Pelanggaran dan Sanksi

·         Permohonan Paten

1.      Deskripsi

2.      Klaim

3.      Abstrak

4.      Permohonan Pemeriksaan Substantif

5.      Permohonan Perubahan Nama dan/ atau Alamat Pemohon Paten

6.       Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten

Desain industri

            Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

·          Pengertian dan dasar hukum

1.      Desain Industri

2.      Hak Prioritas

3.      Hak Ekslusif

4.      Hak Desain Industri

5.      Subjek dari hak desain industri

6.      Dasar Perlindungan Desain Industri

7.      Pengalihan Hak

8.      Lisensi

9.      Bentuk dan isi perjanjian lisensi

·         Lingkup Desain Industri

1.      Desain industri yang mendapat perlindungan

2.      Pembatalan Desain Industri

3.      Akibat hukum dari pembatalan pendaftaran suatu desain industri

·         Jangka waktu perlindungan Desain Industri

·         Pelanggaran dan sanksi

·         Prosedur pengajuan permohonan

1.      Permohonan Pendaftaran Desain Industri

2.      Permohonan keberatan terhadap desain industri

Merek

            Merek adalah  berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

·         Pengertian dan Dasar Hukum

1.      Merek

2.      Merek Dagang

3.      Merek Jasa

4.      Merek Kolektif

5.      Fungsi Merek

6.      Fungsi Pendaftaran Merek

7.      Pemohon

8.      Lisensi

9.      Dasar Perlindungan Merek

10.  Pengalihan Merek

·         Lingkup Merek

1.      Merek Yang Tidak Dapat Didaftar

2.  Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal       Hak Kekayaan Intelektual

3.      Penghapusan Merek Terdaftar

4.      Pembatalan Merek Terdaftar

5.      Pihak yang berwenang menangani penghapusan dan pembatalan merek terdaftar

·         Jangka waktu perlindungan Merek

1.      Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar

2.      Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar

·         Pelanggaran dan sangsi

1.      Sanksi bagi pelaku tindak pidana di bidang merek

2.   Sanksi bagi orang/pihak yang memperdayakan barang atau jasa hasil pelanggaran    sebagaimana   dimaksud di atas

3.      Sifat dari delik perbuatan pidana bidang merek

·         Prosedur pengajuan permohonan

1.      Permohonan Pendaftaran Merek

2.      Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar

3.      Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Merek Terdaftar

4.      Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat

5.      Permohonan Penghapusan Merek Terdaftar

6.       Permohonan Pencatatan Pembatalan Merek Terdaftar

7.       Permohonan Petikan Merek Terdaftar

8.       Keberatan atas Permohonan Pendaftaran Merek

Indikasi Geografis

            Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktorlingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

·         Pengertian dan dasar hukum

1.      Indikasi Geografis

2.      Indikasi Asal

3.      Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis

4.      Buku Persyaratan

5.      Pemakai Indikasi Geografis

·         Lingkup Indikasi Geografis

1.      Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar

2.      Pemakaian dan pengawasan indikasi geografis

3.      Indikasi Geografis dari luar negeri

·         Jangka waktu perlindungan indikasi geografis

·         Berakhirnya perlindungan indikasi geografis

·         Pelanggaran dan Sanksi

·         Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

 Desain tata letak sirkuit terpadu

1.      Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2.      Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian  atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

3.      Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut

·         Pengertian dan Dasar Hukum

1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

2. Lisensi

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi

4. Pengalihan Hak

5. Dasar Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

·         Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. DTSLT yang mendapatkan Perlindungan

2. Subjek dari Hak DTSLT

3. Dasar Hak DTSLT

4. Hak Pemegang Hak DTSLT

·         Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

·         Pelanggaran dan Sanksi

·         Permohonan Pendaftaran DTSLT

Rahasia dagang

            Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

·         Pengertian dan Dasar Hukum

1.      Rahasia Dagang

2.      Dasar Perlindungan Rahasia Dagang

3.      Lisensi

4.      Pengalihan

·         Lingkup Rahasia Dagang

  Subjek (Pemegang) Hak Atas Rahasia Dagang

·         Perlindungan Rahasia Dagang

   Hak Pemilik (Pemegang) Rahasia Dagang

·         Pelanggaran dan Sanksi

·         Permohonan Pencatatan Rahasia Dagang

Sistem HKI

            Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Badan Khusus yang menangani Hak Kekayaan Intelektual Dunia

            Badan tersebut adalah World Intellectual Property Organization(WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Kedudukan HKI di mata dunia Internasional

            Pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual

http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki

http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/

AZAS-AZAS LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

EKOLOGI DAN ILMU LINGKUNGAN

a.                  Pengertian Ekologi

Ekologi adalah ilmu yangmempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos (“habitat”) danlogos (“ilmu”). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel (1834 – 1914). Berdasarkan didalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem yang dimana dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu seperti pada faktor abiotik dan biotik.

Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembaban, cahaya, dan topografi, sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling memengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru, yang baru muncul pada tahun 70-an. Akan tetapi, ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologinya.

Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya atau lingkungannya. Ekologi, biologi dan ilmu kehidupan lainnya saling melengkapi dengan zoologi dan botani yang menggambarkan hal bahwa ekologi mencoba memperkirakan, dan ekonomi energi yang menggambarkan kebanyakan rantai makanan manusia dan tingkat tropik. Para ahli ekologi mempelajari hal berikut:

1.      Perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

2.      Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya.

3.      Terjadi hubungan antarspesies (interaksi antarspesies) makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Kini para ekolog (orang yang mempelajari ekologi) berfokus kepada Ekowilayah bumi dan riset perubahan iklim. Pengertian ekologi juga terdapat arti dari beberapa ahli, pengertian Ekologi Menurut Para Ahli diantaranya :

1.                Menurut Ernst Haeckel (1866), Peneliti asal Jerman, bahwa pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan

2.                Menurut Charles Elton (1927), secara singkat bahwa pengertian ekologi adalah sejarah alam yang bersifat ilmiah “Scientific natural history”

3.                Menurut E.P. Odum (1963) bahwa pengertian ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam “The study of the structure and function of nature”

4.                Tahun 1972, Menurut C. J. Krebs, pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme

b.                  Ilmu Lingkungan

Ilmu lingkungan atau Environmental Science (ES) merupakan suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara komponen – komponen fisik, kimia dan biologi yang ada di lingkungan serta merupakan suatu disiplin ilmu yang saling melengkapi dengan ilmu alam, ilmu teknik dan ilmu sosial. Dalam keterkaitannya dengan Ilmu lingkungan, ES berfokus pada polusi dan penurunan kualitas lingkungan yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang berpengaruh pada perubahan biologis dan lingkungan berkelanjutan, serta melibatkan aspek ilmu ekonomi, ilmu hukum dan ilmu – ilmu sosial. Keseluruhan aspek ilmu tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan berpengaruh pada lingkungan.

Ilmu lingkungan dalam konteks arstitektur erat kaitannya dengan istilah Ecological Design atau Arsitektur Ekologis, dimana dalam setiap perencanaan arsitektur selalu mempertimbangkan kaidah atau aspek lingkungan yang ada untuk dapat memberikan kontribusi di dalam pembangunan sehingga mampu meminimalkan dampak negatif dalam pembangunan demi kelestarian lingkungan dan alam tetap terjaga. Dalam hal ini konteks ilmu lingkungan tidak lepas dari prilaku manusia itu sendiri sebagai suatu komponen lingkungan yang paling dominan karena manusia senantiasa mengolah, mengambil dan mengembangkan sesuatu yang ada di alam itu sendiri. Untuk mencapai keseimbangan lingkungan tentu diperlukan kesadaran dari manusia agar merasa memiliki dan mencintai segenap makhluk hidup dan alam lingkungannya sebagai tempat hidupnya.

c.                  Konsep Ekologi

Hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang (homeostatis). Perubahan terhadap salah satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Homeostatis adalah kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan. Ekosistem mampu memelihara dan mengatur diri sendiri seperti halnya komponen penyusunnya yaitu organisme dan populasi. Dengan demikian, ekosistem dapat dianggap suatu cibernetik dialam. Namun manusia cenderung mengganggu dalam sistem pengendalian alamiah ini. Ekosistem merupakan kumpulan dari bermacam-macam dari alam tersebut, contoh hewan, tumbuhan, lingkungan, dan yang terakhir manusia.

d.                 Hubungan Ekologi dengan lainnya

Ekologi dalam politik menimbulkan banyak filsafat yang amat kuat dan pergerakan politik – termasuk gerakan konservasi, kesehatan, lingkungan, dan ekologi yang kita kenal sekarang. Saat semuanya digabungkan dengan gerakan perdamaian dan Enam Asas, disebut gerakan hijau. Umumnya, mengambil kesehatan ekosistem yang pertama pada daftar moral manusia dan prioritas politik, seperti jalan buat mencapai kesehatan manusia dan keharmonisan sosial, dan ekonomi yang lebih baik. Orang yang memiliki kepercayaan-kepercayaan itu disebut ekolog politik.

Beberapa telah mengatur ke dalam Kelompok Hijau, namun ada benar-benar ekolog politik dalam kebanyakan partai politik. Sangat sering mereka memakai argumen dari ekologi buat melanjutkan kebijakan, khususnya kebijakan hutan dan energi. Seringkali argumen-argumen itu bertentangan satu sama lain, seperti banyak yang dilakukan akademisi juga.

Ekologi dalam kacamata Antropologi terkadang apabila dibandingkan keduanya menggunakan banyak metode untuk mempelajari satu hal yang kita tak bisa tinggal tanpa itu. Antropologi ialah tentang bagaimana tubuh dan pikiran kita dipengaruhi lingkungan kita, ekologi ialah tentang bagaimana lingkungan kita dipengaruhi tubuh dan pikiran kita. Beberapa orang berpikir mereka hanya seorang ilmuwan, namun paradigma mekanistik bersikeras meletakkan subyek manusia dalam kontrol objek ekologi — masalah subyek-obyek. Namun dalam psikologi evolusioner atau psikoneuroimunologi misalnya jelas jika kemampuan manusia dan tantangan ekonomi berkembang bersama.

e.                  Cabang ilmu Ekologi

Ekologi Tingkah Laku, Ekologi Komunitas dan Sinekologi, Ekologi Fisiologi, Ekologi Ekosistem, Ekologi Evolusi, Ekologi Global, Ekologi Manusia, Ekologi Populasi, Ekologi Akuatik, Ekologi Api, Ekologi Fungsional, Ekologi Polinasi, Ekologi Hutan, Ekologi Laut, Ekologi Laut Tropis, Ekologi Pangan dan Gizi, Ekologi Hutan Mangrove, Ekologi Kesehatan, Ekologi Antariksa, Ekologi Pedesaan, Ekologi Serangga, Ekologi Habitat, Ekologi Pelestarian, Ekologi Hewan, Ekologi Produksi, Ekologi Purbakala, Ekologi Sosial, Ekologi Radiasi, Ekologi Tumbuhan Penganggu, Ekologi Lanskap, Ekologi Molekuler, Ekologi Robot, Ekologi Industri.

f.                   Pembagian Ekologi

Ekologi pada masa kini menjadi luas cakupannya, namun dapat digolongkan menurut bidang kajiannya :

1.      Auteknologi adalah ekologi yang mempelajari suatu jenis (spesies) organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biaasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adptasi terhadap lingkungan, sifat parasitis atau non parasitis, dan lain-lain. Misalnya seorang ahli ekologi hanya mengkaji seluk beluk ekologi orang (Pongo pygmeaus) di alam asli, dan sebagainya.

2.      Sinekologi adalah ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Sering pula kita dengar dengan istilah lain seperti : ekologi jenis, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem.

3.      Pembagian menurut habitat.

            Ada di antara para pengamat lingkungan yang membuat kajian ekologi menurut habitat atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu. Oleh karena itu ada istilah :

a.       Ekologi bahari atau kelautan

b.      Ekologi perairan tawar

c.       Ekologi darat atau terrestrial

d.      Ekologi estuaria (muara sungai ke laut)

e.       Ekologi padang rumput

4.        Pembagian menurut taksonomi, yaitu sesuai dengan sistematika makhluk hidup, misalnya :

a.              Ekologi tumbuhan

b.              Ekologi hewan, seperti ekologi serangga dan ekologi burung.

c.              Ekologi mikroba, jasad renik dan sebagainya.

g.                  Ekologi dalam Ekonomi

Banyak ekolog menghubungkan ekologi dengan ekonomi manusia:

1.         Lynn Margulis mengatakan bahwa studi ekonomi bagaimana manusia membuat kehidupan. Studi ekologi bagaimana tiap binatang lainnya membuat kehidupan.

2.         Mike Nickerson mengatakan bahwa “ekonomi tiga perlima ekologi” sejak ekosistem menciptakan sumber dan membuang sampah, yang mana ekonomi menganggap dilakukan “untuk bebas”.

ASAS-ASAS PENGETAHUAN LINGKUNGAN

1.                  ASAS 1 menyatakan bahwa semua energi yang memasuki sebuah organisme, populasi, atau ekosistem yang dianggap sebagai energi tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, serta tidak dapat hilang, dihancurkan, maupun diciptakan.

2.                  ASAS 2 menyatakan bahwa tidak ada sistem perubahan energi sangat efisien. Misalnya pada Hukum Termodinamika II yaitu "Semua sistem biologi kurang efisien, kecenderungan umum, energi berdegradasi ke dalam bentuk panas yang tidak balik dan beradiasi menuju angkasa."

3.                  ASAS 3 menyatakan bahwa materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman, semuanya termasuk pada sumber alam.

4.                  ASAS 4 menyatakan bahwa semua kategori sumber alam, jika pengadaannya telah maksimal, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam sampai ke tingkat maksimum.

5.                  ASAS 5 menyatakan bahwa terdapat dua jenis sumber alam, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan, dan tidak mempunyai daya rangsang penggunaan.

6.                  ASAS 6 menyatakan bahwa Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya, cenderung akan berhasil mengalahkan saingannya tersebut.

7.                  ASAS 7 menyatakan bahwa kemantapan pada keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal.

8.                  ASAS 8 menyatakan bahwa sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal tersebut bergantung kepada bagaimana nicia dalam lingkungan hidup dapat memisahkan takson.

9.                  ASAS 9 menyatakan bahwa keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Terdapat hubungan antara biomasa, aliran energi, dan keanekaragaman dalam suatu sistem biologi.

10.              ASAS 10 menyatakan bahwa lingkungan yang stabil perbandingan antara biomasa dengan produktivitas dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asimtot. Sistem biologi menjalani evoluasi yang mengarah pada peningkatan efisiensi penggunaan energi pada lingkungan fisik yang stabil.

11.              ASAS 11 menyatakan bahwa sistem yang telah mantap mengeksploitasi sistem yang belum mantap. Contohnya seperti pada hama tikus, serangga dari hutan rawa menyerang tanaman pertanian dilahan transmigran.

12.              ASAS 12 menyatakan bahwa kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat tergantung kepada kepentingan relatifnya pada keadaan lingkungan.

13.              ASAS 13 menyatakan bahwa ingkungan yang secara fisik telah mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi pada ekosistem yang mantap, serta kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh.

14.              ASAS 14 menyatakan bahwa derajat pola keteraturan naik-turunnya populasi tergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang akan mempengaruhi populasi tersebut.

SUMBER DAYA ALAM

a.                  Landasan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponenbiotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi,gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sesuatu  ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera.

Sumber daya alam adalah keseluruhan factor fisik, kimia, biologi dan social yang membentuk lingkungan sekitar kita. Menurut Suryanegara (1977), Sumber daya alam adalah unsur - unsur lingkungan alam, baik kebutuhan fisik dan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sumber Daya Alam menurut Ireland (1974) dalam soerianegara, (1977), adalah keadaan lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber Daya Alam Menurut Isard (1972 dalam Soerianegara, 1977) mendefinisikannya sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya.

Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas., minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan.

b.                  Kebijaksanaan Sumber Daya Alam

Kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam GHBN 1999–2004:

1.         Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

2.         Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup   dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

3.         Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

4.         Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.

5.         Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam  dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :

1.        Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

2.        Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.

3.        Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.

4.        Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.

5.        Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

6.        Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional

c.                  Pengelolaan Sumber Daya Alam

            Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya atau sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UURI NO. 32 Th 2009).  Pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

1.        Cekungan di daratan yang digenangi air terjadi secara alami disebut danau, misalnya Danau Toba di Sumatera Utara. Sedangkan cekungan di daratan yang digenangi air terjadi karena buatan manusia disebut waduk, misalnya waduk Sermo di Kulon Progo dan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri (Jateng).

2.        Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Lapisan Ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Angin dapat dimanfaatkan juga sebagai sumber energi dengan menggunakan pembangkit listrik kincir angin.

3.        Tanah adalah lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Tanah banyak dimanfaatkan untuk menanam sumber daya alam pertanian. Pertanian meliputi tanaman untuk makanan pokok, seperti padi, jagung dan sagu. Palawija terdiri dari ubi-ubian dan kacang-kacangan; dan holtikultura yang meliputi berbagai jenis sayuran dan buah-buahan.

4.        Hewan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan piaraan. Hewan liar ialah hewan yang hidup di alam bebas dan dapat mencari makan sendiri, misalnya dari jenis burung, ikan dan serangga. Hewan piaraan ialah hewan yang dipelihara untuk sekadar hobi atau kesenangan semata, misalnya burung perkutut, marmut, kucing dan kakaktua. Hewan ternak ialah hewan yang dikembangbiakkan untuk kemudian dimanfaatkan atau diperjualbelikan.

5.        Hutan
Hutan merupakan sebuah areal luas yang ditumbuhi beraneka ragam pepohonan.

6.        Pertanian
Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, bawang dan berbagai macam buah-buahan, seperti jeruk, apel, mangga, dan durian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam.

7.        Perkebunan
Jenis tanaman perkebunan yang ada di Indonesia meliputi karet, cokelat, teh tembakau, kina, kelapa sawit, kapas, cengkih dan tebu. Berbagai jenis di antara tanaman tersebut merupakan tanaman ekspor (kegiatan mengirim barang ke luar negeri) yang menghasilkan devisa (tabungan bagi negara).

d.                 Karakteristik Ekologi Sumber Daya Alam

            Ekologi adalah suatu kajian studi terhadap hubungan timbal balik (interaksi) antar organism (antar makhluk hidup) dan antara organism (makhluk hidup) dengan lingkungannya.

Faktor-faktor pembatas ekologis ini perlu diperhitungkan agar pembangunan membawa hasil yang lestari.Hubungan antara pengawetan ekosistem dan perubahan demi pembangunan demi pembangunan ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu :

1.        Kebutuhan untuk memperhatikan kemampuan untuk membuat pilihan penggunaan sumber alam di masa depan.

2.        Kenyataan bahwa peningkatan pembangunan pada daerah-daerah pertanian tradisional yang telah terbukti berproduksi baik mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh pengembalian modal yang lebih besar dibanding daerah yang baru.

3.        Kenyataan bahwa penyelamatan masyarakat biotis dan sumber alam yang khas merupakan langkah pertama yang logis dalam pembangunan daerah baru, dengan alasan bahwa sumber alam tersebut tak dapat digantikan dalam arti pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia, dan kontribusi jangka panjang terhadap pemantapan dan produktivitas daerah.

e.                  Daya Dukung Lingkungan

            Daya dukung lingkugan adalah ketersediaannya sumber daya alam untuk memenuhi semua kebutuhan dasar manusia, dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu. Singkatnya, daya dukung lingkungan ialah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.  Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

1.        Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati

2.        dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.

3.        Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran).

4.        Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien

5.        serta dapat didaur ulang.

6.        Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam.

f.                   Keterbatasan Kemampuan Manusia

Keterbatasan kemampuan manusia, meliputi diantaranya:

1.        Keterbatasan sumber daya

Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah. Namun, tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis.

2.        Perbedaan letak geografis

Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata disetiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada pula daerah yang kaya akan bahan tambang. Namun, ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah.

3.        Pertambahan jumlah penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini telah diamati oleh seorang ekonom, Thomas Robert Malthus. Menurutnya, jumlah manusia tumbuh mengikuti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya). Sementara jumlah produksi hanya tumbuh mengikuti deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya).

4.        Keterbatasan kemampuan produksi

Kemampuan produksi didukung oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya kapasitas faktor produksi manusia terbatas karena masih bisa sakit, lelah, atau bosan. Mesin produksi juga bisa rusak dan aus. Selain itu, keterbatasan produksi juga ditentukan karena perkembangan teknologi yang tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Sementara itu, di negara berkembang perkembangan kebutuhan barang dan jasa masih lebih cepat daripada perkembangan teknologinya.

5.        Bencana alam

Bencana alam merupakan faktor perusak yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan manusia. Walaupun sebenarnya sebagian bencana terjadi akibat ulah manusia sendiri. Banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain telah membawa dampak kerugian yang cukup besar. Kerusakan bangunan, tempat usaha, sumber daya alam, dan bahkan korban jiwa yang menjadi korban bencana alam tersebut

6.        Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia

Manusia harus berhati-hati menggunakan SDA yang tersedia. Jangan karena kesalahan manusia, sumber daya yang tersedia menjadi rusak. Misalnya penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mengakibatkan banjir

7.        Keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada

Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah Sumber Daya terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal dan faktor-faktor yang lain. Peningkatan Kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan.

SUMBER :

• http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/195408281986122-AMMI_SYULASMI/PEMBELAJARAN_PENGLING/PB5_(asas-asas_lingkungan).pdf
• http://elisa1.ugm.ac.id/files/marhaento/tpgjWkNB/Lecture%20note%201st%20chapter.pdf.
•    https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam#cite_note-sdabio1-2
•     https://id.wikibooks.org/wiki/Daya_Dukung_Lingkungan_Hidup
•   http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dr.%20Tien%20Aminatun,%20S.Si.,M.Si./ILMU%20LINGKUNGAN_SUMBERDAYA%20ALAM%20DAN%20PENGELOLAANNYA_TIEN.pdf
•  Riyadi, Slamet. 1981. Ecology Ilmu Lingkungan, Dasar-dasar Pengertiannya, Surabaya: Usaha Nasional.
•   Solihin, Muhammad Amir dan Rija Sudirja.2007.PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM SECARA TERPADU UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN LOKAL.